{"id":1077,"date":"2017-12-06T04:25:00","date_gmt":"2017-12-06T04:25:00","guid":{"rendered":"https:\/\/wargaupadayabogor.or.id\/index.php\/2017\/12\/06\/konvensi-hak-anak-dan-aplikasinya-di-indonesia\/"},"modified":"2017-12-06T04:25:00","modified_gmt":"2017-12-06T04:25:00","slug":"konvensi-hak-anak-dan-aplikasinya-di-indonesia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/wargaupadayabogor.or.id\/index.php\/2017\/12\/06\/konvensi-hak-anak-dan-aplikasinya-di-indonesia\/","title":{"rendered":"Konvensi Hak Anak dan Aplikasinya di Indonesia"},"content":{"rendered":"

Sumber : <\/span>satunama.org<\/a><\/span>
\n
<\/span>
\nDalam sejarahnya, Konvensi Hak Anak pertama kali digagas oleh Eglante Jebb pada 1923 lewat Deklarasi Hak Anak yang berisi 10 butir pernyataan hak anak. Lima tahun kemudian deklarasi tersebut diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa dan dikenal dengan sebutan Deklarasi Jenewa. Majelis umum PBB kemudian ikut mengadopsinnya pada 1948. Pada 1979, dibentuk sebuah kelompok kerja untuk membuat rumusan Konvensi Hak Anak. 10 tahun kemudian, konvensi tersebut diadopsi oleh Majelis Umum PBB dan akhirnya pada 2 September 1990 Konvensi Hak Anak mulai diberlakukan.<\/span><\/p>\n

\nKonvensi Hak Anak berisi 54 pasal. Komite Hak Anak PBB mengelompokkan Konvensi Hak Anak ke dalam 8 klaster, yang berisi Langkah-langkah implementasi umum, definisi anak, prinsip-prinsip umum, hak-hak sipil dan Kemerdekaan, lingkungan keluarga dan pengasuhan pengganti, kesehatan dan kesejahteraan dasar, pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya dan langkah-langkah perlindungan khusus.<\/div>\n
\nPasal-pasal dalam Konvensi Hak Anak berdasarkan klaster sebagai berikut:<\/div>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
No<\/strong><\/td>\nKelompok (Cluster)<\/strong><\/td>\nPasal (KHA)<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
I<\/strong><\/td>\nLangkah-langkah Implementasi Umum<\/strong><\/td>\npasal 4 ; 42 dan 44 ayat 6<\/td>\n<\/tr>\n
II<\/strong><\/td>\nDefinisi Anak<\/strong><\/td>\nPasal 1<\/td>\n<\/tr>\n
III<\/strong><\/td>\nPrinsip-Prinsip Umum<\/strong><\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
1<\/td>\nNon diskriminasi<\/td>\nPasal 2<\/td>\n<\/tr>\n
2<\/td>\nYang terbaik bagi anak<\/td>\nPasal 3<\/td>\n<\/tr>\n
3<\/td>\nHak Hidup dan Kelangsungan Hidup<\/td>\nPasal 6<\/td>\n<\/tr>\n
4<\/td>\nPenghargaan terhadap Pandangan Anak<\/td>\nPasal 12<\/td>\n<\/tr>\n
IV<\/strong><\/td>\nHak Sipil dan Kemerdekaan<\/strong><\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
1<\/td>\nPencatatan kelahiran<\/td>\nPasal 7<\/td>\n<\/tr>\n
2<\/td>\nHak untuk dilindungi identitas<\/td>\npasal 8<\/td>\n<\/tr>\n
3<\/td>\nHak atas kebebasan berpendapat<\/td>\nPasal 13<\/td>\n<\/tr>\n
4<\/td>\nHak atas kebebasan berpikir, berhati nurani dan berkeyakinan<\/td>\nPasal 14<\/td>\n<\/tr>\n
5<\/td>\nHak atas kebebasan berkumpul secara damai<\/td>\nPasal 15<\/td>\n<\/tr>\n
6<\/td>\nHak atas privasi<\/td>\nPasal 16<\/td>\n<\/tr>\n
7<\/td>\nHak atasinformasi yang bermanfaat<\/td>\nPasal 17<\/td>\n<\/tr>\n
8<\/td>\nHak atas perlindungan dari kekerasan, penyiksaan, perlakuan hukuman tidak manusiawi<\/td>\nPasal 37 (a)<\/td>\n<\/tr>\n
V<\/strong><\/td>\nLingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif<\/strong><\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
1<\/td>\nHak atas bimbingan orang tua<\/td>\nPasal 5<\/td>\n<\/tr>\n
2<\/td>\nTanggung jawab orang tua<\/td>\nPasal 18 ayat 1 dan 2<\/td>\n<\/tr>\n
3<\/td>\nHak untuk tidak dipisahkan dari orang tua<\/td>\nPasal 9<\/td>\n<\/tr>\n
4<\/td>\nPenyatuan kembali dengan orang tua<\/td>\nPasal 10<\/td>\n<\/tr>\n
5<\/td>\nPemindahan ilegal<\/td>\nPasal 11<\/td>\n<\/tr>\n
6<\/td>\nPerlindungan dari kekerasan fisik, mental, seksual, pencideraan dalam asuhan orang tua, wali atau orang lain yang memelihara anak<\/td>\nPasal 19<\/td>\n<\/tr>\n
7<\/td>\nAnak-anak yang terpisah dari lingkungan keluarga<\/td>\nPasal 20<\/td>\n<\/tr>\n
8<\/td>\nAdopsi<\/td>\nPasal 21<\/td>\n<\/tr>\n
9<\/td>\npeninjauan atas penempatan<\/td>\nPasal 25<\/td>\n<\/tr>\n
10<\/td>\nPemulihan tanggung jawab orang tua<\/td>\nPasal 27 ayat 4<\/td>\n<\/tr>\n
11<\/td>\nPemulihan fisik, psikologis dan re-integrasi sosial bagi anak-anak korban kekerasan, eksploitasi, penyiksaan, hukuman yang kejam<\/td>\nPasal 39<\/td>\n<\/tr>\n
VI<\/strong><\/td>\nKesehatan dan Kesejahteraan Dasar<\/strong><\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
1<\/td>\nHak hidup dan kelangsungan hidup<\/td>\nPasal 6<\/td>\n<\/tr>\n
2<\/td>\nHak atas pelayanan dan perawatan kesejahteraan dasar<\/td>\nPasal 18 ayat 3<\/td>\n<\/tr>\n
3<\/td>\nHak anak-anak difable ( anak-anak cacat)<\/td>\nPasal 23<\/td>\n<\/tr>\n
4<\/td>\nHak atas kesehatan<\/td>\nPasal 24<\/td>\n<\/tr>\n
5<\/td>\nHak atas jaminan sosial<\/td>\nPasal 26<\/td>\n<\/tr>\n
6<\/td>\nstandart kesejahteraan<\/td>\nPasal 27 ayat 1-3<\/td>\n<\/tr>\n
VII<\/strong><\/td>\nPendidikan, Waktu Luang dan kegiatan Budaya<\/strong><\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
1<\/td>\nHak atas pendidikan<\/td>\npasal 28<\/td>\n<\/tr>\n
2<\/td>\nTujuan pendidikan<\/td>\nPasal 29<\/td>\n<\/tr>\n
3<\/td>\nHak atas waktu luang, rekreasi dan kegiatan budaya<\/td>\nPasal 31<\/td>\n<\/tr>\n
VIII<\/strong><\/td>\nPelindungan Khusus<\/strong><\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
a<\/td>\nAnak-anak dalam situasi emergency<\/strong><\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\nPengungsi Anak<\/td>\npasal 22<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\nAnak dalam konflik bersenjata<\/td>\nPasal 38<\/td>\n<\/tr>\n
b<\/td>\nAnak dalam situasi berkonflik dengan hukum<\/strong><\/td>\nPasal 37, pasal 40<\/td>\n<\/tr>\n
c.<\/td>\nAnak-anak korban kekerasan dan eksploitasi<\/strong><\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\nanak-anak korban eksploitasi ekonomi<\/td>\nPasal 32<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\nAnak-anak korban kekerasan dan eksploitasi seksual<\/td>\nPasal 37 (b) \u2013 (d), pasal 34<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\nanak-anak korban penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang<\/td>\nPasal 33<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\nAnak-anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan anak<\/td>\nPasal 35<\/td>\n<\/tr>\n
d<\/td>\nAnak-anak dari suku minoritas, penduduk asli dan terasing<\/td>\nPasal 30<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n
\nIndonesia sendiri meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keppres No.36 tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990. Konsekwensi atas telah diratifikasinya Konvensi Hak Anak tersebut, maka Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dan atau memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak yang diakui dalam KHA yang secara umum memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap anak, agar anak dapat merasakan seluruh hak-haknya, sehingga terjauh dari tindakan kekerasan dan pengabaian.<\/div>\n
\nSebagai individu maupun negara, sudah seharusnya setiap orang menyimak pasal demi pasal rumusan Konvensi Hak Anak yang terdiri dari 3 bagian yang mencakup kandungan substantif hak anak, mekanisme pelaksanaan dan pemantauan, serta pemberlakuan sebagai hukum yang mencakup secara internasional. Sehingga setidaknya akan mampu mendapat pemahaman tentang empat kategori Hak Anak yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak memperoleh perlindungan dan hak untuk berpartisipasi atau dihargai pendapatnya.<\/div>\n
\nKemudian setelahnya adalah melakukan monitoring situasi dengan mengum[ulkan berbagai bahan atau informasi tentang masalah seputar anak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang isu anak. Periksa ulang kembali segala informasi yang didapatkan untuk memastikan keakuratan informasi tersebut. Kemudian lakukan analisis situasi untuk memetakan berbagai masalah anak secara periodik<\/div>\n
\nTerkait dengan hak-hak anak selain mengacu kepada KHA, kita juga dapat menghubungkannya dengan berbagai instrument yang terkait dengan anak, seperti Konvensi ILO, Deklarasi dan sebagainya yang juga merupakan perjanjian-perjanjian International.<\/div>\n
\nDengan adanya KHA (dan instrument international mengenai HAM lainnya) dapat digunakan sebagai acuan yang bisa digunakan untuk melakukan advokasi bagi perubahan atau mendorong lahirnya peraturan perundangan, kebijakan-kebijakan ataupun program yang lebih baik bagi anak-anak.<\/div>\n
\nAplikasi KHA dalam Hak  atas Pendidikan, Waktu Luang dan Kegiatan Budaya<\/strong><\/div>\n
\nHak Anak atas pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya dapat kita lihat menggunakan instrument hukum yang ada baik secara international maupun nasional. Daftar instrument hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam hak anak atas pendidikan meliputi Instrumen international yang berisi Konvensi Hak \u2013Hak Anak khususnya pasal-pasal 28, 29, dan 31, Konvenan International Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya khususnya pasal 13 dan Konvensi Menentang Diskriminasi dalam Pendidikan  (UNESCO Convention against Discrimination in Education). Sementara untuk Instrumen nasional berisi Undang-Undang No. 20\/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional<\/div>\n
\nDengan menggunakan instrument pemantauan hak atas pendidikan pada anak, maka kita dapat memperoleh gambaran mengenai desain sistem serta strategi pendidikan yang ada di Indonesia, dan dapat digunakan sebagai bahan dasar untuk menyiapkan kepentingan advokasi baik tingkat nasional maupun international.<\/div>\n
\nDalam Laporan Tinjauan Pelaksanaan Konvensi Hak Anak di Indonesia tahun 1997-2009 tentang pendidikan dalam hal kekerasan di sekolah, Komite Hak Anak memberikan rekomendasi ke pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan-tindakan dalam mengurangi kekerasan di sekolah sekolah. Ornop Koalisi melihat bahwa pemerintah telah mengatur perlindungan anak dari kekerasan di sekolah melalui UU No. 23\/2002 tentang PA pasal 54 yang berbunyi \u201dAnak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya\u201d.<\/div>\n
\n<\/div>\n
\nReferensi : http:\/\/satunama.org\/2201\/konvensi-hak-anak-dan-aplikasinya-di-indonesia\/<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Sumber : satunama.org Dalam sejarahnya, Konvensi Hak Anak pertama kali digagas oleh Eglante Jebb pada 1923 lewat Deklarasi Hak Anak yang…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_kad_blocks_custom_css":"","_kad_blocks_head_custom_js":"","_kad_blocks_body_custom_js":"","_kad_blocks_footer_custom_js":"","_kadence_starter_templates_imported_post":false,"_kad_post_transparent":"","_kad_post_title":"","_kad_post_layout":"","_kad_post_sidebar_id":"","_kad_post_content_style":"","_kad_post_vertical_padding":"","_kad_post_feature":"","_kad_post_feature_position":"","_kad_post_header":false,"_kad_post_footer":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"taxonomy_info":{"category":[{"value":1,"label":"Uncategorized"}]},"featured_image_src_large":false,"author_info":{"display_name":"Hilman","author_link":"https:\/\/wargaupadayabogor.or.id\/index.php\/author\/hilman\/"},"comment_info":0,"category_info":[{"term_id":1,"name":"Uncategorized","slug":"uncategorized","term_group":0,"term_taxonomy_id":1,"taxonomy":"category","description":"","parent":0,"count":84,"filter":"raw","cat_ID":1,"category_count":84,"category_description":"","cat_name":"Uncategorized","category_nicename":"uncategorized","category_parent":0}],"tag_info":false,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/wargaupadayabogor.or.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1077"}],"collection":[{"href":"https:\/\/wargaupadayabogor.or.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/wargaupadayabogor.or.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/wargaupadayabogor.or.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/wargaupadayabogor.or.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1077"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/wargaupadayabogor.or.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1077\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/wargaupadayabogor.or.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1077"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/wargaupadayabogor.or.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1077"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/wargaupadayabogor.or.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1077"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}